TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Latar Belakang
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-
CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, perlu diatur mengenai ketentuan
hukum perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral terhadap perkembangan kondisi
COVID-19 di tingkat Nasional, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa
ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang
Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri
dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
B. Maksud dan Tujuan
Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap
pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan
pencegahan terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan
Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh
wilayah Indonesia.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
[8/3 18.05] Lidik: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan
Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia; dan
10. Keputusan Hasil Rapat Terbatas tanggal 7 Maret 2022.
E. Pengertian
1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PPDN adalah
seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya
berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan
menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat,
perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada
pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan
keperluan distribusi logistik esensial.
2. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota
atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut.
3. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut RT-
PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal
dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan
enzim reserve-transcriptase dan reaksi polimerase berantai.
4. Rapid test antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus
dengan lateral flow immunoassay yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring
atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kemudian disebut PPKM
adalah kebijakan pengendalian COVID-19 berjenjang dari tingkat pusat hingga
komunitas yang penetapannya didasarkan pada asesmen level tingkat
Kabupaten/Kota dari Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 oleh Menteri
Kesehatan.
F. Protokol
1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan
mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan
[8/3 18.06] Lidik: menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan
hand sanitizer.
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung,
mulut dan dagu;
b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah
masker di tempat yang disediakan;
c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand
sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari
kerumunan;
e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui
telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda
transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan,
dan udara;
f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan
penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu
yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak
dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi
maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta
tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat
melakukan perjalanan dalam negeri.
c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan
pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke
daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis
ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR
atau rapid test antigen;
2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan
hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x
24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang
menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib
menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan
sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat
[8/3 18.07] Lidik: keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi
COVID-19; atau
4) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan
pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan
kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan
aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana
diatur dalam huruf c.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda
transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal,
terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-
masing.
5. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi
PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
6. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan
memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di
daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain
yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
7. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus
sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari
surat edaran ini.
G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas
penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan
pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19
dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan
pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan
dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang
selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah)
melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Otoritas penyelenggara transportasi umum dan/atau petugas pemeriksa surat
keterangan negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai persyaratan
perjalanan wajib melakukan verifikasi keabsahan surat keterangan berdasarkan
nama laboratorium jejaring COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang terdaftar di
[8/3 18.07] Lidik: Kementerian Kesehatan RI untuk mencegah pemalsuan surat keterangan hasil tes;
dan
6. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen, surat
keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan
sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundangan.
H. Penutup
1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang
ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan
perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari
Kementerian/Lembaga.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan
Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2022
Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.
Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah
By:admin
 ){kind=link}